Menlu Sugiono - Menlu AS Marco Rubio Bahas Ekonomi-Gaza

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, di Washington, D.C. 

Kamis 19 Februari 2026 Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan memperkokoh Kemitraan Strategis Komprehensif antara kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Dalam diskusi tersebut, kedua diplomat senior ini menyepakati penguatan kerja sama di sektor ekonomi dan keamanan. 

Amerika Serikat secara khusus memberikan apresiasi atas kepemimpinan diplomatik Indonesia dalam isu-isu global yang krusial.

Apresiasi Peran Indonesia di Gaza

Pemerintah Amerika Serikat, melalui keterangan resmi Kedutaan Besarnya, menyampaikan penghargaan atas keterlibatan aktif Jakarta dalam upaya perdamaian di Timur Tengah.

"Menteri Rubio menyampaikan terima kasih kepada Menteri Sugiono atas dukungan Indonesia sebagai anggota pendiri Dewan Perdamaian (Board of Peace), serta dedikasi Indonesia dalam proses rekonstruksi pasca-konflik di Gaza," bunyi pernyataan resmi pihak AS.

Washington menilai sinergi ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya kawasan Indo-Pasifik yang lebih aman dan sejahtera melalui kerangka kemitraan strategis yang telah disepakati.

Krisis Kemanusiaan dan Solusi Dua Negara

Pertemuan di Washington ini merupakan kelanjutan dari rangkaian diplomasi maraton Menlu Sugiono di Amerika Serikat. 

Sebelumnya, di Markas Besar PBB, New York, Sugiono memberikan pernyataan tegas terkait situasi kemanusiaan di Gaza yang tetap mengkhawatirkan meskipun gencatan senjata telah diberlakukan.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Sugiono mencatat bahwa lebih dari 570 jiwa melayang dan ribuan lainnya luka-luka pasca-gencatan senjata akibat hancurnya infrastruktur layanan dasar.

"Tanggung jawab Dewan Keamanan tidak berhenti pada menjaga gencatan senjata, tetapi juga memastikan ruang bagi perdamaian yang lebih luas," tegas Sugiono di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB Rabu 18 Februari 2026.

Ia mendesak adanya perlindungan bagi warga sipil serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan, sesuai dengan kewajiban hukum internasional.

Kecaman Terhadap Ekspansi Wilayah

Selain isu kemanusiaan, Jakarta secara eksplisit mengecam langkah Israel terkait registrasi tanah di wilayah pendudukan Tepi Barat. Tindakan tersebut dinilai melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 Tahun 2016.

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan posisi teguhnya bahwa perdamaian jangka panjang hanya dapat dicapai melalui Solusi Dua Negara (Two-State Solution). 

Sugiono juga menekankan perlunya sinkronisasi antara Dewan Keamanan PBB dan Board of Peace yang baru dibentuk melalui Resolusi 2803 (2025).

"Perdamaian mungkin memiliki jalur yang beragam, namun tujuannya tidak boleh melenceng dari arah yang sama," tambahnya.

Kunjungan Menlu Sugiono ke Washington ini juga dilakukan dalam kapasitas mendampingi Presiden RI untuk menghadiri inaugurasi Board of Peace. Langkah ini mempertegas komitmen Indonesia pada prinsip multilateralisme dan Piagam PBB dalam menjaga ketertiban dunia.(*)