Presiden Harus Evaluasi Kebijakan Menteri LH di Puncak
Jumat, Oktober 10, 2025
Bogor : Ratusan warga Puncak Bogor menyampaikan aspirasinya dalam kegiatan reses Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi, di Rizen Hotel Cisarua Puncak Bogor Kamis 9 Oktober sore.
 |
| Anggota Komisi XI DPR RI Reses di Puncak Bogor menemui pekerja sektor pariwisata |
Kehadiran anggota DPR RI itupun menjadi kesempatan para korban dampak kebijakan penyegelan sejumlah usaha pariwisata oleh Kementrian Lingkungan Hidup RI di wilayah itu.
Tidak hanya pemegang KSO lahan PTPN 1 Regional 2 saja yang terpaksa menutup operasional usahanya, Penghentian usaha juga berdampak pada penghentian karyawan dan pekerja di sector tersebut. Menjadikan mereka kehilangan pekerjaan dan sulit membiayai kebutuhan hidupnya,
Anggota DPR RI Mulyadi memastikan aspirasi warga akan menjadi masukan dan kajian ulang dalam kebijakan kementrian terkait.
"Saya miris. Mereka lapar. Padahal ini Dapil saya. Mereka dekat dengan kediaman pak Presiden di Hambalang. Maka saya sengaja memilih Puncak sebagai reses perdana saya karena ini urgent (darurat), berita dan video keluhan masyarakat Puncak sudah sampai ke Presiden. Kebijakan serampangan tanpa kajian Menteri LH ini harus dihentikan," ujar Anggota DPR RI Mulyadi, Kamis (9/10/2025).
Persoalan banjir dan bencana alam yang terjadi bahkan memakan korban jiwa. Menjadi salah satu atensi penting untuk di sanksi dan tindak tegas. Namun untuk usaha yang sudah memiliki izin operasional dan tidak berdampak langsung pada kerusakan lingkungan di berikan kelonggaran.
Mewakili aspirasi warga Puncak Bogor, Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan Muksin menambahkan usai pertemuan Bersama anggota Komisi 11 itupun akan di lanjutkan dengan audiensi dalam rapat dengan pendapat di DPR RI Jakarta.
"Setelah pertemuan ini, ke depan kita akan bertemu dengan anggota DPR RI di Senayan Jakarta untuk membahas lebih lanjut dengan komisi berkaitan,kita berharap seluruh segel Kementrian LH di Puncak dievaluasi " tambah Muksin.
Kebijakan kementrian harus di evaluasi dan pemerintah daerah diberikan porsi membina langsung para pelaku usaha yang menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah dan ekonomi sirkular. Terlebih izin yang diminta oleh Gakkum Kementrian LH tidak substansial berkaitan dengan izin pariwisata.
"Mereka minta izin IPAL untuk hotel karena pembuangan limbah ke kali Ciliwung, sementara tidak semua makan dan minum hotel di buat di dapur hotel tapi dari dapur masyarakat, jadi ga harus di segel kementrian," tambah Sekjen PHRI Kabupaten Bogor Boy Ruswanto.
Termasuk menjaga iklim investasi yang masuk dan menyerap lapangan kerja. Pada kesempatan tersebut Camat Megamendung Ridwan berharap warganya akan lebih sejahtera.
"Apapun yang membawa kesejahteraan untuk masyarakat saya ikut mendukung, investasi yang legal harus di jaga," tambah Camat Ridwan.
Tidak sedikit investasi pada sector ekowisata di Puncak Bogor meliputi Kecamatan Cisarua dan Megamendung memberi dampak positif terhadap perekonomian warga.
Tidak hanya itu saja dalam sambutannya Camat Megamendung mengungkap dengan masuknya investasi berskala besar konflik agrarian di tengah penggarap lahan negara dapat diminimalisir.(*)
